SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Gasali, menyoroti permasalahan kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah baru di kota ini. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan cukup baik, minimnya jumlah guru tetap menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Gasali mengaku prihatin dengan kondisi ini, terutama karena formasi tenaga pendidik yang dibuka pemerintah melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum terpenuhi. “Tahun ini pemerintah membuka 360 formasi P3K untuk tenaga pengajar, tetapi yang mendaftar hanya 40 orang,” ungkapnya.

Menurutnya, rendahnya minat calon guru untuk bergabung sebagai P3K perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah perbedaan hak dan kesejahteraan antara P3K dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak calon guru lebih memilih menunggu pembukaan formasi CPNS daripada mengambil jalur P3K. “Kami sudah menanyakan kepada BKPSDM apakah ini karena kurangnya sosialisasi atau persyaratan yang terlalu sulit. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa banyak calon guru memang lebih tertarik menunggu CPNS,” jelasnya.

Gasali pun berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dapat mengevaluasi kebijakan terkait pembukaan formasi CPNS bagi tenaga pendidik di Balikpapan. Menurutnya, dengan adanya rekrutmen CPNS, kekurangan guru di sekolah-sekolah baru dapat teratasi dengan lebih cepat.

"Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada sektor pendidikan. Jika formasi CPNS kembali dibuka, maka sekolah-sekolah yang telah dibangun dengan anggaran besar dapat berfungsi secara optimal," tegasnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini agar fasilitas pendidikan semakin membaik dan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah baru dapat terpenuhi.

(ADV/J)