SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi I DPRD Balikpapan mengingatkan para pengelola hotel dan kos-kosan di kota ini agar segera memperbarui izin usaha yang telah kedaluwarsa. Selain itu, dewan juga menyoroti maraknya kos-kosan yang beralih fungsi menjadi penginapan berbasis jaringan seperti OYO tanpa mengantongi izin yang sesuai.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini guna memastikan seluruh usaha perhotelan dan penginapan beroperasi sesuai regulasi.

"Kami mengingatkan para pengelola hotel yang izin usahanya sudah habis masa berlakunya agar segera melakukan perpanjangan. Begitu juga dengan kos-kosan yang berubah fungsi menjadi penginapan komersial seperti OYO, harus memiliki izin yang sesuai. Jika tidak, kami akan melaporkannya ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti," ujar Danang, Selasa (25/2/2025).

Komisi I DPRD Balikpapan berencana bekerja sama dengan dinas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap usaha perhotelan dan penginapan di kota ini. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami tidak ingin ada usaha ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Selain merugikan pemerintah dari segi pendapatan daerah, hal ini juga dapat berdampak pada ketertiban serta kenyamanan masyarakat," tambahnya.

Selain itu, DPRD Balikpapan meminta pemerintah kota untuk lebih aktif melakukan inspeksi guna memastikan setiap usaha yang beroperasi memiliki izin sesuai peruntukannya. Keberadaan hotel dan penginapan tanpa izin berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hotel dan retribusi. Untuk itu, DPRD menekankan pentingnya kepatuhan pengusaha dalam mengurus izin operasional.

Masyarakat dan pelaku usaha pun diimbau agar melaporkan jika menemukan hotel atau penginapan yang beroperasi tanpa izin. Dengan langkah ini, diharapkan sektor perhotelan dan penginapan di Balikpapan dapat berkembang secara tertib dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

(ADV/J)