SWARAREPUBLiKA, Balikpapan – Pemerintah pusat terus mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran nasional untuk periode 2024-2025. Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, yang menilai penghematan anggaran sebagai strategi yang tepat dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Taqwa menjelaskan bahwa penghematan difokuskan pada pengurangan anggaran di sektor-sektor seremonial yang tidak bersifat mendesak. “Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Program prioritas akan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya dalam wawancara pada Kamis, 20 Februari 2025. Menurutnya, efisiensi anggaran sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan daerah tanpa mengurangi pelayanan publik yang esensial.

DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bersinergi dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. “Kami akan menyusun skala prioritas dengan mengacu pada Instruksi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hanya dengan perencanaan matang, kita dapat memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif,” tegasnya.

Selain itu, Taqwa juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melantik 481 kepala daerah secara serentak. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah efisien yang mampu menghemat anggaran serta memperkuat koordinasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. “Dengan pelantikan terpusat di ibu kota, biaya yang dikeluarkan bisa lebih terkendali. Ini sejalan dengan kebutuhan anggaran nasional yang saat ini cukup besar,” tambahnya.

Taqwa optimistis bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat jalannya pemerintahan di Balikpapan. Sebaliknya, kebijakan ini justru akan mempercepat implementasi program-program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Selama efisiensi dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat, ini akan menjadi bagian dari solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Diharapkan, kebijakan efisiensi ini mampu mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Balikpapan.

(ADV)