SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan lalu lintas, terutama terkait pembatasan jam operasional kendaraan berat di wilayah perkotaan. Kecelakaan yang melibatkan truk trailer dan pengendara sepeda motor di Simpang Muara Rapak, Balikpapan Utara, kembali memicu kekhawatiran atas lemahnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mengungkapkan bahwa meskipun telah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota mengenai pembatasan operasional kendaraan barang, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. “Aturan ini seharusnya ditaati, tetapi kenyataannya masih ada kendaraan berat yang melintas di luar waktu yang telah ditetapkan. Ini meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya di titik rawan seperti Muara Rapak,” ujar Syarifuddin, Selasa (18/2/2025).

Ia menegaskan bahwa konsistensi dalam penegakan aturan sangat penting guna mencegah terulangnya kecelakaan yang berujung pada korban jiwa. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satpol PP, serta pihak kepolisian guna memastikan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.

“Jangan sampai pelanggaran seperti ini dibiarkan terus terjadi. Harus ada sanksi yang jelas bagi pelanggar, karena ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat luas,” tegasnya.

DPRD Kota Balikpapan juga mendesak peningkatan pengawasan terhadap kendaraan berat yang masih melanggar aturan jam operasional. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko kecelakaan.

Dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, DPRD berharap angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dapat ditekan, sehingga keamanan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.

(ADV/J)