SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, sebagai kota strategis di Kalimantan Timur, terus berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan sektor swasta. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari tantangan besar, terutama dalam hal infrastruktur. Sejarah panjang Balikpapan sebagai kota industri perminyakan telah meninggalkan warisan infrastruktur yang kini dinilai tidak lagi memadai untuk menopang laju pertumbuhan kota.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah, menyoroti persoalan ini dan menegaskan perlunya perhatian lebih serius dari berbagai pihak. Menurut Wahyullah, pembangunan perumahan yang semakin masif oleh para pengembang seharusnya dibarengi dengan kontribusi nyata terhadap infrastruktur kota.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengembang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya upaya serius dalam membangun bendungan pengendali (bendali) dan sistem drainase yang sesuai standar.
“Pembangunan perumahan oleh developer seharusnya membawa dampak positif bagi kota. Salah satunya adalah kewajiban mereka untuk menyediakan bendali serta saluran air yang memadai.Jika ini dipatuhi, maka permasalahan banjir yang sering terjadi di Balikpapan Selatan dapat dikurangi secara signifikan,” ujar Wahyullah, Jumat (7/2/2025).
Ia menambahkan, banyak pengembang yang lebih fokus pada keuntungan komersial daripada membangun infrastruktur penunjang, seperti fasilitas umum, fasilitas sosial, dan ruang terbuka hijau.
Kurangnya kepedulian ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana musiman seperti banjir. Tidak hanya itu, Wahyullah juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengembang.
Menurutnya, regulasi yang ada belum dijalankan dengan tegas, sehingga banyak developer yang mengabaikan kewajibannya. “Seharusnya ada regulasi yang ditegakkan secara konsisten. Jangan sampai kepentingan bisnis mengesampingkan aspek lingkungan dan kenyamanan warga,” tegasnya.
Sebagai solusi, Wahyullah mengusulkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengelola infrastruktur kota, termasuk membangun sistem riol terpadu yang menghubungkan bendali dari berbagai kawasan perumahan. Dengan demikian, risiko banjir bisa diminimalisir secara lebih efektif.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih intensif terhadap para pengembang. “Pembangunan kota tidak sekadar memperluas kawasan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan kenyamanan warga,” imbuhnya.
Ke depan, Balikpapan harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sinergi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.
Dengan komitmen dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan Balikpapan dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.
(ADV/J)