SWARAREPUBLIKA.com,BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmennya untuk menggiring persoalan yang dihadapi kota ini akibat perannya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) ke pemerintah pusat. Ia berharap upaya ini dapat mendorong realisasi bantuan dari pusat untuk membantu Balikpapan menghadapi dampak perpindahan IKN.
Menurut Alwi, dalam empat hingga lima tahun terakhir, Balikpapan mengalami beban berat akibat pelaksanaan proyek strategis nasional, seperti perluasan kilang minyak melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan IKN Nusantara. Salah satu dampak terbesar adalah lonjakan jumlah penduduk.
"Setidaknya 20 ribu tenaga kerja datang ke Balikpapan selama pelaksanaan proyek RDMP. Ditambah lagi dengan proyek IKN yang membawa puluhan ribu pekerja lainnya," ujar Alwi, Senin (18/11/2024).
Lonjakan pendatang ini, kata Alwi, memperburuk berbagai persoalan di Balikpapan, seperti kemacetan lalu lintas dan krisis air bersih. “Sekitar empat atau lima tahun lalu, masalah air bersih tidak begitu terasa. Tapi sekarang, keluhan warga soal kekurangan air muncul di berbagai tempat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagian besar pendatang yang menuju IKN singgah di Balikpapan, meski infrastruktur kota ini belum sepenuhnya siap menghadapi peningkatan mobilitas dan kebutuhan penduduk. "Sekarang, 80-90 persen orang yang menuju IKN pasti melewati Balikpapan, sementara pembangunan kota belum siap 100 persen," ungkapnya.
Alwi menekankan bahwa Balikpapan selama ini hanya bergantung pada anggaran daerah untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Hal ini dinilai tidak cukup, mengingat skala dampak yang harus diatasi. Oleh karena itu, ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan.
"Kami akan menjalin komunikasi dengan DPR-RI untuk membahas posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga. Kita akan pelajari apa yang bisa dibantu pusat untuk mengatasi persoalan ini," tegas Alwi.
Ia berharap, perhatian pusat terhadap kebutuhan daerah penyangga seperti Balikpapan dapat segera terwujud, terutama dalam bentuk dukungan anggaran dan kebijakan strategis yang membantu kota ini menangani tantangan besar akibat perpindahan IKN.
(ADV/J)