SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Setiap tahun, sekitar 12.500 anak di Kota Balikpapan menyelesaikan pendidikan dasar dan berhak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, data menunjukkan hanya sekitar 7.000 siswa yang dapat diterima di SMP Negeri, jauh dari kebutuhan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menampung 70 persen lulusan SD di SMP Negeri, atau sekitar 9.000 siswa, sesuai aturan yang berlaku. "Saat ini, kita hanya bisa menampung sekitar 7.000 siswa. Masih ada kekurangan 2.000 tempat yang perlu segera diatasi," ujarnya pada Rabu, 6 November 2024.
Sebagai langkah awal, Budiono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun dua SMP baru, masing-masing di wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Sekolah-sekolah ini diharapkan dapat beroperasi pada PPDB tahun 2025, guna mengurangi beban pada SMP Negeri yang ada.
Meski demikian, Budiono menilai pembangunan dua SMP baru tersebut masih belum cukup. “Kita masih butuh lebih banyak sekolah untuk menampung seluruh lulusan SD. Ini harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya, menekankan pentingnya upaya yang lebih signifikan untuk menjamin akses pendidikan bagi semua anak.
Selain SMP Negeri, Budiono juga mengapresiasi kontribusi sekolah swasta dalam menyediakan pilihan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa sekolah swasta di Balikpapan umumnya menawarkan standar pendidikan yang baik, meskipun biaya yang ditawarkan lebih tinggi. "Kita harus memastikan pendidikan di sekolah swasta juga mendapat perhatian dari pemerintah, karena ini menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak mereka," lanjutnya.
Budiono berharap upaya penambahan SMP serta perhatian terhadap kualitas sekolah swasta dapat membantu mengatasi kekurangan daya tampung ini. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, ia optimis pemerintah kota dapat menjamin hak pendidikan bagi semua anak di Balikpapan sesuai aturan yang ada.
(ADV/J)