BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Operasi pasar yang digelar untuk mengatasi masalah kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram di masyarakat dinilai tidak efektif. Pasalnya, kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan tersebut, tidak ada koordinasi dengan pihak kelurahan setempat, sehingga gas elpiji yang disalurkan kurang tepat sasaran. Anggota Komisi II, Slamet Iman Santoso yang hadir memantau pelaksanaan operasi pasar di Kelurahan Gunung Samarinda Baru meminta keterbukaan data kuota secara jelas dari Pertamina.
Ia menyampaikan, masalah kelangkaan gas elpiji 3 kg terus terjadi di Balikpapan sedangkan Pertamina menyebut terjadi over kuota 8 persen dari total penyaluran di Balikpapan. Dia mengaku, bahwa hingga saat ini, dirinya belum mendapatkan penjelasan secara resmi terkait kelangkaan gas elpiji ini. Namun warga banyak yang melapor kesulitan untuk mendapatkannya. "Jadi kalau harga gas elpiji di tingkat pengecer bisa mencapai Rp 35.000. Harga itu jauh di atas harga resmi sebesar Rp 19.000," tuturnya.
"Kami dapat info, bahwa Pertamina mengurangi kuota 6 persen untuk di Kaltim tahun ini. Alasannya mendorong perpindahan ke bright gas yang non subsidi. Kalau kami inginnya ada transparansi. Buka saja data berapa kuota untuk Balikpapan," terang pria yang akrab disapa Iman ini, ketika diwawancarai wartawan, Selasa (11/7/2023).
Kondisi ini, lanjut Iman, sudah membuat susah warga yang memang berhak menerima. Karena pihak Pertamina hanya mengaku sudah menyalurkan sesuai kuota. "Seharusnya ada pengecekan sampai ke tingkat agen. Agar ada pembuktian penggunaan gas elpiji 3 kilogram subsidi ini sampai ke penerima yang berhak," ujarnya.
"Soalnya dengan kelangkaan gas elpiji subsidi ini, warga menjadi susah. Sehingga pendistribusiannya memang harus tepat sasaran. Sebab yang terkena dampak semua warga," kata dia. "Jadi pada intinya pengawasan di lapangan perlu dilakukan, sehingga agen mana saja yang dapat kuota. Kemana mereka salurkan. Tepat sasaran apa tidak," akunya.
Sementara itu, Lurah Gunung Samarinda Baru, Slamet Riyadi menyampaikan, bahwa ada warga luar yang turut datang mengantri, meski sudah ada aturan hanya untuk warga setempat. Namun jika tidak dilayani tentu akan jadi persoalan baru. "Kalau secara spesifik idealnya khusus warga Gunung Samarinda Baru saja. Tapi yang datang ada warga luar juga. Kalau tidak dilayani malah jadi persoalan. Gimana gak berebut. Kan harga Rp 19.000," pungkasnya .
Ardy