SWARAREPUBLIKA.com - Masyarakat Kalimantan Timur tentunya mendapatkan kebanggaan tersendiri dengan rencana pembangunan IKN Nusantara. Sebab pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Namun, ada beberapa hal yang juga menjadi kekhawatiran ketika ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim. Diantaranya ancaman lonjakan jumlah penduduk dan bakal timbulnya masalah kemacetan.

Khususnya bagi Kota Balikpapan yang menjadi wilayah penyangga ibu kota negara. Seperti yang kerap terjadi di Jalan Ahmad Yani, Karang Jati, Balikpapan Tengah hingga simpang Traffic Light Muara Rapak dan lain-lain.

Kemacetan sering terjadi di saat jam-jam pulang kerja sekitar pukul 16.00-18.00 Wita disepanjang jalan tersebut. Ditambah lagi tidak ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas diarea tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin mengatakan, bahwa saat proses pembangunan IKN Nusantara mulai berjalan. Sehingga secara otomatis dampak utamanya adalah di kota Balikpapan. Sekarang kota Balikpapan sudah mulai macet.

"Pihaknya berencana akan turun kelapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Kalau disimpang muara rapak itu, lagi dilakukan pelebaran jalan," kata pria yang akrab disapa Aco ketika diwawancarai wartawan, Kamis (25/1).

Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) kota Balikpapan. Karena menurutnya keberadaan petugas Dishub di lapangan diperlukan untuk mengurai kemacetan di wilayah yang sering terjadi kemacetan.

"Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Dishub dan pihak kepolisian. Sehingga nantinya kemacetan di kota Balikpapan dapat diatasi," pungkasnya (*)