SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali ditegaskan melalui Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM Republik Indonesia di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih luas terhadap perizinan, sertifikasi, pembiayaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Balikpapan sebagai lokasi penyelenggaraan festival.
Menurutnya, agenda tersebut menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif.
Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama saat berbagai sektor usaha menghadapi tekanan ekonomi. "Para pelaku UMKM telah membuktikan bahwa usaha kecil mampu bertahan dan tumbuh di tengah badai ekonomi. Ketika pengusaha besar banyak yang kolaps, UMKM justru menjadi penopang perekonomian nasional," ujarnya.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga akhir 2025 jumlah UMKM di daerah ini mencapai 293.525 unit. Sebagian besar merupakan usaha mikro sebanyak 291.947 unit, disusul 1.293 usaha kecil dan 280 usaha menengah. Rudy menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah UMKM, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui legalitas usaha, digitalisasi, dan perluasan pasar.
"Kita ingin UMKM Kaltim bertransformasi, dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang tertib administrasi, dari usaha tradisional menjadi usaha berbasis digital, serta dari usaha yang bertahan menjadi usaha yang berkembang dan berdaya saing," katanya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2026. Salah satunya adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ekspor bagi 100 UMKM potensial agar mampu menembus pasar internasional.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan sertifikasi, penguatan koperasi modern, perlindungan usaha, serta peningkatan literasi digital. Tak hanya itu, sebanyak 1.050 pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan terpadu sepanjang 2025 hingga 2026.
Program tersebut mencakup bidang kuliner, barista, digital printing, dan menjahit guna meningkatkan kompetensi serta produktivitas pelaku usaha. Dalam jangka panjang, Pemprov Kaltim juga membangun berbagai infrastruktur pendukung seperti Rumah Produksi Bersama di Kutai Kartanegara, kawasan industri, dan Pusat Distribusi Provinsi yang ditargetkan beroperasi pada 2026.
Sementara itu, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai berhasil menciptakan iklim usaha yang ramah bagi pelaku UMKM.
"Ini adalah angin segar. Ketika UMKM diberikan akses pelayanan perizinan dan pembiayaan yang maksimal, maka perekonomian di Kalimantan Timur akan bergerak," ujar Maman.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM.
"Kolaborasi adalah kunci. Semoga upaya kita bersama untuk mendorong dan memberdayakan UMKM di Kalimantan Timur dapat benar-benar terwujud," pungkasnya.
Melalui berbagai program pemberdayaan yang disiapkan, pemerintah optimistis UMKM Kalimantan Timur mampu berkembang lebih cepat, memperluas pasar, serta menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu bersaing hingga tingkat global.
(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)