SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak menutup mata terhadap kerusakan infrastruktur jalan yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna, Kamis (2/4/2026)

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa ruas jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi disebut mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari permukaan bergelombang hingga lubang yang mengancam pengendara.

Salah satu titik yang menjadi perhatian serius adalah Jalan Soekarno-Hatta, khususnya pada jalur Kilometer 0 hingga Simpang Batu Ampar. Rahmad menjelaskan, kondisi ini kerap menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Banyak warga mengira seluruh jalan di wilayah Balikpapan menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sehingga setiap keluhan langsung diarahkan ke Pemkot.

Padahal, menurutnya, sebagian ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan keselamatan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya memasukkan perbaikan jalan dalam rencana program semata, tetapi juga memastikan adanya alokasi anggaran yang jelas sehingga perbaikan dapat segera direalisasikan.

“Persoalan ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami berharap tidak berhenti di tahap perencanaan saja, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penganggaran dan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Selain Jalan Soekarno-Hatta, kerusakan juga ditemukan pada sejumlah ruas lain seperti Jalan Muara Rapak dan Jalan Mulawarman, terutama pada jalur dari Simpang Exit Tol hingga kawasan Teritip.

Rahmad kembali menekankan bahwa meskipun berada di dalam wilayah administratif Balikpapan, jalan-jalan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak dari proyek pembangunan jaringan gas yang dinilai turut memperburuk kondisi jalan. Bekas pengerjaan proyek tersebut menyebabkan permukaan jalan tidak rata, bahkan berlubang di beberapa titik, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Penanganan yang lambat hanya akan memperbesar potensi kecelakaan serta memperpanjang daftar keluhan masyarakat. Di akhir pernyataannya, Rahmad berharap adanya kejelasan langkah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia ingin agar persoalan infrastruktur jalan ini segera ditangani secara serius, sehingga masyarakat tidak terus-menerus mengeluhkan kondisi yang sama.

“Harapannya ada tindakan nyata, agar masyarakat tidak terus mengeluh dan tidak selalu menyalahkan pemerintah kota,” tutupnya.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)