SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya sekadar perhitungan angka, melainkan sebuah amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-1 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jumat (12/9/2025), di Gedung Parkir Klandasan. Dalam sidang tersebut, Bagus membacakan Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah dalam anggaran adalah titipan masyarakat. “APBD bukan hanya laporan angka-angka, tetapi komitmen kita untuk menyalurkan amanah rakyat demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Penyusunan APBD 2026 mengusung tema pembangunan “Pemantapan seluruh sektor pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern.” Tema ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, serta peran Balikpapan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Bagus memaparkan, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp3,83 triliun.
Sumbernya antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,58 triliun, pendapatan transfer Rp2,25 triliun, serta pendapatan lain yang sah Rp4,5 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,28 triliun. Belanja tersebut difokuskan pada berbagai sektor prioritas, seperti peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta transportasi publik.
Dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian penting. Tak hanya itu, program ketahanan pangan melalui pembangunan pasar dan stabilisasi harga kebutuhan pokok turut masuk dalam prioritas.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Meski demikian, Bagus mengakui APBD 2026 masih menghadapi keterbatasan, antara lain tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat.
Namun, defisit sebesar Rp450 miliar akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Dengan sinergi pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, Bagus optimistis tantangan tersebut dapat diatasi.
“Berkat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Balikpapan akan terus menjadi kota yang aman, nyaman, serta siap mendukung pembangunan IKN,” pungkasnya.
(ADV/Diskominfo Balikpapan)