BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Berdasarkan pernyataan ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha tentang Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana hibah non pemilihan Tahun 2021 senilai Rp 1.6 miliar belum terselesaikan sehingga menghambat Proses untuk Anggaran Hibah di tahun 2022 yang telah disetujui oleh pemerintah kota tidak dapat diproses.
Senin, (1/8/2022) - Mantan sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani atau yang biasa disapa Alex angkat bicara terkait dengan LPJ dana hibah non pemilihan tahun 2021 senilai 1,6 diakui memang ada beberapa yang belum clear.bahkan sudah juga diperiksa oleh expectorat namun sudah dibenahi.
Kepada awak media disampaikan melalui jumpa pers nya di salah satu rumah makan Jogja dijalan jenderal Sudirman komplek ruko bandar Balikpapan." surat pertanggung jawaban dana hibah non pemilihan tahun 2021 itu sudah ada, Akan tetapi ada kemungkinan belum disampaikan oleh PLT atau PLH nya. tegas Alex.
"Tadi pagi sudah saya komunikasi lewat telepon dengan staf KPU mbak eno dan Ningsih terkait SPJ itu apakah sudah disampaikan oleh penerusnya yang sekarang ini, kita belum tahu itu karena ini kewenangan sekretaris bukan komisioner"
Dengan jelas Alex menegaskan pertanggung jawaban dana hibah tahun 2021 itu bukan tidak beres. Namun dirinya berkesimpulan ada kemungkinan belum disampaikan, makanya barang ini jadi timbul polemik, ungkapnya.
"Saya tahu dan saya sekretaris sudah bertahun tahun Anggaran dana hibah senilai Rp 1.6 miliar jangan dikatakan untuk kebutuhan operasional karena semua sudah ada di APBN, lain hal untuk kebutuhan atau kepentingan orang banyak itu tidak jadi masalah, tapi kalo cuma untuk di ada adakan lebih baik dikembalikan saja", jelasnya.
Menurut Alex, sebenarnya dana hibah 1,6 Miliar itu tidaklah mempengaruhi kepentingan operasional KPU. Jika hal itu di peruntukan untuk kepentingan perjalanan Komisioner, maka tidak penting. Karena segala kepentingan bisa dilakukan melalui Zoom.
“Perjalanan tidak penting, sekarang bisa dilakukan melalui Zoom. Tidak perlu berjalan-jalan keluar, dengan adanya Covid kita tidak perlu kesana kemari. Mau cek pengadaan pun kita bisa lewat telepon atau Zoom”, ujarnya.
Mantan Sekretaris KPU Balikpapan juga menyebutkan bahwa Pemerintahan Kota Balikpapan mempunyai kebijakan yang bagus, dana hibah untuk KPU dapat dicairkan tiap tahun.
“Pemerintah kota kita baik, KPU kota Balikpapan tiap tahun dapat mencairkan dana hibah, di daerah lain tidak ada sama seperti kota Balikpapan, namun KPU tetap berjalan”terangnya.