SWARAREPUBLIKA.com, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mengakselerasi penyelarasan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini ditempuh guna menutup kesenjangan antara kompetensi lulusan pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, sekaligus meningkatkan daya serap tenaga kerja nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion bertema link and match antara pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/04/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan antara pemerintah dan pelaku industri. Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja di kawasan KEK memiliki karakteristik yang spesifik sesuai dengan sektor industri yang berkembang.
Sementara itu, pemerintah melalui jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) telah memiliki berbagai program pelatihan, meski belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan tersebut.
“Kami ingin memastikan pelatihan vokasi, termasuk program magang, benar-benar selaras dan semakin dekat dengan kebutuhan industri di KEK maupun PSN,” ujar Yassierli.
Dalam forum tersebut, dilakukan pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK. Hasilnya menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian, baik dari sisi jenis pelatihan maupun lokasi pelaksanaan yang belum terintegrasi dengan kawasan industri. Menanggapi temuan tersebut, Kemnaker berkomitmen melakukan penyesuaian program secara lebih terarah dan kolaboratif.
Yassierli menyebut, pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pelatihan yang diselenggarakan mampu menjawab kebutuhan industri secara konkret. “Kami sudah mengidentifikasi langkah ke depan yang lebih aplikatif. Beberapa KEK menyampaikan kebutuhan spesifik, sementara fasilitas pelatihan yang ada belum sepenuhnya mendukung. Ini akan kami fasilitasi bersama Kemenko,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengalokasikan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60.000 peserta untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. Selain itu, program pemagangan nasional melalui MagangHub juga akan diperluas ke seluruh 25 KEK di Indonesia.
Program pelatihan vokasi dinilai memiliki keunggulan karena fleksibel dan berdurasi singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan. Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga akan dilaksanakan langsung di lingkungan industri agar peserta mendapatkan pengalaman praktis.
Yassierli menekankan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal dari sinergi berkelanjutan antar kementerian dan pelaku industri. Ia optimistis, melalui kerja sama ini, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dapat tercapai secara berkesinambungan.
“Kami hadir dengan sistem, fasilitas, dan dukungan anggaran untuk pengembangan SDM. Ini harus menjadi gerakan bersama demi meningkatkan produktivitas nasional,” pungkasnya.
Sumber : Biro Humas Kemnaker