SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Balikpapan terus dilakukan melalui program bedah rumah yang didukung oleh berbagai sumber pendanaan. Program ini tidak hanya bersumber dari pemerintah pusat, tetapi juga mendapat alokasi rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, saat menghadiri kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah di kediaman Misnawati, warga RT 23 Kelurahan Rapak, pada Sabtu (27/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa bantuan perbaikan rumah dapat berasal dari aspirasi anggota DPR RI maupun program yang dijalankan langsung oleh pemerintah kota.
Menurut Japar, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) secara konsisten menganggarkan program bedah rumah setiap tahunnya. “Melalui Disperkim, sekitar 250 unit rumah dibantu setiap tahun dengan nilai bantuan kurang lebih Rp25 juta per unit.
Anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari APBD Kota Balikpapan,” ujarnya. Meski demikian, Japar mengakui adanya kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi mempengaruhi jumlah unit bantuan pada tahun mendatang. Namun ia menegaskan, keberlanjutan program bedah rumah tetap menjadi komitmen pemerintah daerah. “Jumlah unitnya bisa saja menyesuaikan, tidak selalu 250 unit. Tetapi yang pasti, program bedah rumah tetap berjalan setiap tahun,” katanya.
Terkait kuota bantuan untuk tahun berikutnya, Japar menyebut pihaknya masih menunggu informasi resmi dari dinas teknis. Saat ini, proses persiapan dan pendataan calon penerima bantuan masih akan segera dilakukan. Ia menambahkan bahwa pada 2026 akan dilakukan pembaruan data penerima, mengingat perencanaan program biasanya disusun satu tahun sebelum realisasi anggaran.
Selain itu, Japar mengingatkan masyarakat agar menyiapkan persyaratan administrasi secara lengkap, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan survei lapangan guna memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.
“Proses ini penting agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” pungkasnya.
(ADV/*)