SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan terus mendorong penerapan sistem pembayaran digital di destinasi wisata. Langkah ini dipandang penting untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat transaksi, serta memperkuat daya saing pariwisata daerah.
Kepala Disparpora Balikpapan, Ratih Kusuma, menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi pembayaran akan memberikan manfaat nyata baik bagi wisatawan maupun pengelola. Menurutnya, penggunaan sistem non-tunai seperti QRIS membuat proses transaksi lebih cepat, efisien, dan transparan. “Dengan pembayaran digital, wisatawan tidak perlu menunggu lama, data transaksi langsung tercatat otomatis, sehingga minim kesalahan dan lebih praktis,” ujarnya.
Ratih menjelaskan, saat ini Balikpapan memiliki sekitar 80 destinasi wisata, mulai dari pengelolaan pemerintah, swasta, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga masyarakat. Beberapa destinasi, seperti Pantai Manggar Segara Sari, sudah lebih dulu menerapkan sistem pembayaran digital. Ia berharap seluruh pengelola hotel, restoran, maupun destinasi wisata lainnya dapat segera mengikuti langkah tersebut. “
Promosi pariwisata kini juga berbasis digital. Jika metode pembayaran terintegrasi, maka pelayanan akan semakin optimal dan citra pariwisata Balikpapan akan terlihat modern serta kompetitif,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Wahyu Setyoko, menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran juga berperan penting dalam mendukung efisiensi ekonomi. Menurutnya, masyarakat kini lebih sering bertransaksi menggunakan telepon seluler dibandingkan membawa uang tunai. “Sekarang jarang orang bawa dompet. Cukup scan QR lewat handphone, transaksi langsung tercatat real time. Ini lebih praktis dan aman,” jelasnya.
Wahyu mengungkapkan, sepanjang tahun ini tercatat sekitar 30 juta transaksi digital di wilayah kerja BI Balikpapan yang meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dan pelaku usaha dalam menggunakan sistem non-tunai.
Ia menambahkan, data transaksi digital yang tercatat membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. “Dengan statistik yang jelas, kita bisa mengetahui besaran perputaran ekonomi di luar sektor pertambangan, khususnya dari pariwisata dan UMKM yang padat karya,” tegasnya.
BI memastikan keamanan sistem pembayaran digital semakin terjamin, karena setiap transaksi langsung tercatat di perbankan dan dilengkapi mekanisme penyelesaian bila terjadi kendala. “Intinya, digitalisasi memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Dengan begitu, ekonomi Balikpapan dan sekitarnya akan tumbuh lebih inklusif,” tutup Wahyu.
(R)